Berita

Bupati Sinjai Serahkan Ranperda RPJMD 2018-2023 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Andi-Seto-Gadhista-Asapa

SINJAI.BPBDKab. Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Sinjai, Senin (04/02/2019) menyerahkan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai dan ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sinjai.

Bupati Sinjai Saat Menyerahkan Dua Buah Ranperda Kepada Ketua DPRD Sinjai

Penyerahan kedua renperda tersebut yang diterima Ketua DPRD Kabupaten Sinjai, Abd. Haris Umar turut disaksikan Wakil Bupati Sinjai, Hj. Andi Kartini Ottong, Kajari Sinjai, Dandim 1424 Sinjai, Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Kabag Ops Polres Sinjai serta Sekda, Staf Ahli Bupati Bidang hukum, Politik dan Pemerintahan, Asisten Tata Pemerintahan, dan Kepala OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

Ketua DPRD Sinjai, Abd Haris Umar dalam pidato pengantarnya saat memimpin sidang paripurna mengungkapkan, bahwa ranperda yang disampaikan dalam rapat paripurna ini telah dilakukan pembahasan awal oleh Badan Pembentukan Perda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan maksud melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep.

Selain itu, juga telah berkoordinasi kepada pihak dan lembaga terkait dengan harapan agar materi Ranperda yang dimaksud, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peranturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan pengajuan ranperda ini, lanjutnya, diharapkan akan menjadi dasar hukum bagi peemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan secara terarah lima tahun kedepan.

Sementara itu, Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa dalam sambutannya, mengatakan, pengajuan Ranperda ini merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin menuntut akuntabilitas dan legalitas formal.

Ranperda ini merupakan pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2003 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pengajuan ranperda ini, kata dia, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan penyelenggaran otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang mengharuskan pemerintah daerah menyiapkan rancangan dasar yang dapat menjadi dasar hukum bagi implementasi kebijakan di tengah masyarakat.

Menurutnya, RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 akan menjadi kesepakatan bukan hanya antara eksekutif dan legislatif tetapi juga bagi seluruh komponen yang menjadi pemangku kepentingan dalam pembangunan di Sinjai sesuai posisinya dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

RPJMD akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan daerah, visi misi, tujuan, sasaran serta program-program yang akan disepakati dalam proses perencanaan 5 tahun kedepan, Jelas Andi Seto Gadhista Asapa.

Khusus untuk ranperda pembangunan kepariwisataan, membutuhkan kepastian hukum atau regulasi yang kuat dalam memberikan kepastian arah kebijakan, janngka waktu perencanaan, strategi pembangunan kepariwisataan daerah, rencana pengembangan perwilayahan pariwisata, hak dan kewajiban, larangan serta pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian.

Diharapkan pengajuan Ranperda tentang Rencana Induk Pemerintahan Bidang Pariwisata menjadi tatanan dan pedoman kepada segenap stakeholders dalam memberikan arah pengembangan dan pembangunan kepariwisataan secara terpadu, terintegrasi dengan berbagai sektor dan aspek serta tidak terlepas dari pola dan sistem perencanaan pembangunan daerah.Pungkasnya.

Comment here