Berita

Catatan Plt Kepala BPBD Saat Raker Dengan Komisi III DPRD Sinjai Mengantisipasi Bencana

Raker Dengan Komisi III DPRD Sinjai

Bpbdsinjaikab.go.id. Dalam upaya mengantisipasi kejadian bencana dan alokasi anggaran siaga bencana di Kabupaten Sinjai, Komisi III DPRD Sinjai menggelar rapat kerja dengan Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sinjai, Senin (06/05/2019) di ruang rapat Komisi III DPRD Sinjai.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBD Sinjai, Budiaman mengungkapkan bahwa kehadirannya dalam rapat kerja ini berdasarkan surat Bupati Sinjai dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 005/01.02.784/Set tanggal 2 Mei 2019 Perihal Rapat Kerja sebagai tindak lanjut atas surat Wakil Ketua DPRD Sinjai Nomor 170/319/Set tanggal 2 Mei 2019 Perihal Rapat Kerja.

Agenda utama dalam rapat kerja ini yang membahas langkah antisipasi serta alokasi anggaran siaga bencana di Kabupaten Sinjai. Merupakan inisiatif dari anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sinjai yang patut kita apresiasi sebagai bentuk kepekaan dan kepedulian dari anggota DPRD yang terhormat dalam hal penanggulangan bencana di Kabupaten Sinjai, jelas Budiaman.

Dalam raker tersebut, Budiaman juga menyampaikan jika sejak awal Januari 2019, cuaca ekstrem berupa hujan disertai angin kencang, badai petir yang telah mengakibatkan serangkaian kejadian bencana hingga saat ini, diantaranya, banjir dan tanah longsor, oleh BMKG wilayah IV Makassar diprediksi berptensi terjadi sampai dengan bulan Juni 2019.

Atas informasi itu, serta dengan memperhatikan kondisi obyektif di berbagai wilayah kecamatan yang terdampak seperti banjir, tanah longsor dan pohon tumbang, maka Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa telah menetapkan dan melaksanakan berbagai upaya dan langkah antisipasi. Jelasnya.

Seperti sebelum penetapan status siaga darurat bencana dengan keputusan Bupati pada awal Maret 2019, Sekda Sinjai selaku pejabat ex officio Kepala BPBD Sinjai, telah memerintahkan pembentukan tim siaga bencana pada BPBD yang juga sudah ditindaklanjuti pada internal BPBD Sinjai. Terang Budiaman.

Dalam menyikapi perkembangan kejadian bencana, khususnya pasca banjir dalam kota Sinjai, Bupati Sinjai bersama Ketua DPRD, Komandan Kodim 1424 dan Kapolres serta beberapa Kepala OPD terkait melakukan peninjauan langsung pada sejumlah titik drainase yang diduga kuat sebagai penyebab banjir, termasuk mengunjungi wilayah terdampak.

Sebagai tindak lanjut dari pemantauan itu, Bupati langsung memimpin rapat dengan menghadirkan Camat Sinjai Utara mengkoordinasikan gerakan pembersihan drainase dalam kota dengan menurunkan alat berat yang ada pada Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta pada Dinas Perikanan.

Dalam tiga hari pelaksanaan kegiatan ini, semua personil yang terlibat termasuk dari Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang menurunkan mobil unit pemadam untuk melakukan penyemprotan pada beberapa titik drainase, diakui membuahkan hasil dalam mengurangi volume genangan pasca hujan lebat berikutnya. Tutur Budiaman.

Kendalanya yang belum bisa teratasi sampai sekarang, karena muara drainase dan sungai tidak terdapat akses jalan untuk menurunkan alat berat yang menjadi harapan satu-satunya mempercepat upaya pembersihan dan pengerukan pada muara yang memenag sudah tampak mengalami pendangkalan dan penyempitan. Ungkapnya.

Sementara untuk mengendalikan intensitas kejadian pohon tumbang dalam beberapa hari terakhir, pihak BPBD Sinjai mengusulkan kepada OPD terkait untuk dilakukan perantingan atau pemangkasan, bahkan jika memungkinkan perlu untuk mengkaji urgensi peremajaan pohon dalam kota.

Sedangkan yang terkait dengan persoalan alokasi anggaran pada BPBD Kabupaten Sinjai dalam hal antisipasi siaga bencana, Budiaman menjelaskan, bahwa dalam hal perencanaan penaggulangan bencana, idealnya sudah mengakomodir rangkaian kegiatan mulai dari pra bencana, saat atau darurat bencana sampai pada pasca bencana.

Untuk melaksanakan hal tersebut jelasnya, pada BPBD terdapat tiga bidang dan satu sekretariat yang secara khusus merencanakan dan menjalankan kegiatan pelayanan administrasi umum, sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan operasional teknis kegiatan dari tugas dan fungsi BPBD, terletak pada tiga bidang dengan enam seksi.

Dalam faktanya menurut Budiaman, bahwa yang terkait dengan langkah antisipasi dan alokasi anggaran siaga bencana sebagaimana yang menjadi agenda utama dalam rapat kerja ini, pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, hanya terdapat satu mata kegiatan dalam APBD 2019.

Kegiatan itu adalah pembuatan dan pemasangan rambu peringatan rawan bencana dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dilaksanakan oleh seksi pencegahan.

Sedangkan pada seksi kesiapsiagaan yang merupakan satu rangkaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penaggulangan bencana pada tahap pra bencana, sama sekali tidak memiliki satu kegiatan pun dalam APBD 2019.

Demikian halnya pada Bidang Kedaruratan dan Logistik, alokasi anggaran dan kegiatan, juga hanya ada pada satu seksi yaitu pada Seksi Kedaruratan dengan kegiatan peningkatan kapasitas kemampuan TRC dalam Tanggap Darurat dengan total anggaran sebesar Rp. 514.964.028, sementara untuk seksi logistik, juga tidak ada kegiatan dan anggaran.

Alokasi anggaran itu  digunakan untuk membayar upah jasa anggota TRC sukarela sebanyak 600 ribu rupiah perbulan untuk 69 orang dengan total Rp. 496.800.000,-  sedangkan sisanya dialokasikan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) operasional TRC sebesar Rp. 11.584.028,- dan makan minum kegiatan sebesar Rp. 6.580.000,-.

Selanjutnya pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang juga terdapat dua seksi, hanya dialokasikan anggaran untuk satu seksi, yaitu pada Seksi Rehabilitasi dengan anggaran sebesar Rp. 11.000.000 untuk kegiatan identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta dan rumah penduduk akibat bencana alam.

Gambaran perencanaan dan alokasi anggaran BPBD pada APBD 2019 ini yang merupakan cerminan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD, diharapkan dapat turut memperjelas langkah antisipasi dan alokasi anggaran pelaksanaan siaga bencana di Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

Harapan kami tentunya, mudah-mudah dari rapat kerja yang digelar oleh Komisi III DPRD Sinjai ini, akan menjadi dukungan yang member akses bagi kami dari BPBD untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi permasalahan sehingga harapan mewujudkan peningkatan kualitas penanggulangan bencana, khususnya dalam mengurangi risiko bencana di Kabupaten Sinjai dapat kita capai bersama. Harapnya.

Kepala Seksi Kedaruratan Memaparkan Peluang dan Tantangan Penggunaan Biaya tak Terduga

Sebagai pertimbangan, Budiaman juga menyampaikan, bahwa untuk penanganan darurat bencana, Pemerintah sampai dengan pemerintah daerah kabupaten, memang menyediakan alokasi anggaran dalam bentuk Biaya Tak Terduga, namun untuk penggunaannya, ada proses dan mekanisme yang telah diatur untuk tetap dipatuhi.

Persoalannya kemudian, apakah dalam pelaksanaan siaga bencana ini, biaya tak terduga dimaksud memungkinkan untuk digunakan, khususnya dalam hal mengantisapasi kemungkinan terulangnya bencana dari penyebab yang sama sampai pada pembiayaan sejumlah kerusakan akibat terdampak bencana.

Jika itu memungkinkan, maka diharapkan aktivasi siaga posko bencana, normalisasi fungsi drainase hingga pada muara sungai, perantingan hingga peremajaan pohon serta perbaikan sejulah sarana dan prasarana terdampak bencana dapat segera direalisasikan, dalam hal inilah diharapkan pendampingan dari pihak DPRD Kabupaten Sinjai dalam menerobos kebuntuan permasalahan pada siatuasi yang mendesak untuk segera dilaksanakan, pungkas Budiaman.

Sementara dari Komisi III DPRD yang dipimpin ketuanya, H. Baharuddin didampingi Sekretarisnya Mappahakkang, mengemukakan perlunya mengajukan permohonan bantuan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), dan untuk itu Komisi III DPRD akan melakukan pendampingan.

Sementara terkait dengan permedagri 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, khususnya yang mengatur tentang penggunaan biaya tak terduga, pihak Komisi III akan mempelajarinya lebih lanjut dan bersedia mendampingi BPBD untuk melakukan konsultasi dengan pihak Kemendagri di Jakarta.

Comment here