BeritaFotoGaleri

Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Peta Jalan Penaggulangan Bencana dan Penguatan Kapasitas Living Harmoni With Disaster

Sebuah Kajian Literasi dari Satgas Pusdalops PB BPBD Sinjai

Dewi Purnama

Bpbd.sinjaikab.go.id.  Memasuki gerbang kemerdekaan Republik esia, para the founding father, dengan bijak dan tegas telah merumuskan  bahwa  “Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Layanan Informasi Cuaca Harian Pusdalops PB BPBD Sinjai

Pernyataan ini merupakan komitmen negara untuk melindungi warganya bukan hanya dari ancaman peperangan ataupun penjajahan, melainkan termasuk perlindungan dari ancaman bencana yang sewaku-waktu dapat terjadi, dan sangat berpotensi menyengsarakan kehidupan masyarakat, bahkan dapat meluluhlantakkan segala bangunan kesejahteraan yang telah ada.

Sekretaris BPBD, Muhammad Asdar SH, saat Memberikan arahan kepada Satgas Pusdalops PB dan TRC

Komitmen perlindungan negara dengan salah satu aksentuasinya pada ancaman bencana, tentu dapat dipahami mengingat  letak geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan (archipelagic state) berada pada pertemuan lempeng tektonik dunia yang bergerak aktif setiap tahunnya, disamping  sabuk vulkanik atau cincin api (rinf of fire) yang membentang di sepanjang Kepulauan Indonesia.

Kepala Seksi Rehabilitasi, Virdaus, SE Menjelaskan Pentingnya Mapping Aset Kepada Satgas Pusdalops PB

Konsistensi perhatian dan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap potensi ancaman bencana itu, tidak hanya berakhir dan berhenti dalam rumusan konstitusi negara yang sudah ditegaskan oleh para pendiri negara, sebab hingga kini, kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana terus menggelinding sampai pada level pemerintahan terendah di negeri ini.

Pembekalan Tugas Terhadap Satgas Pusdalops PB

Bahkan peran serta masyarakat yang terakumulasi dalam berbagai bentuk komunitas dan kelembagaan  untuk terlibat secara aktif dalam rangkaian proses penanggulangan bencana, menjadi sebuah petunjuk nyata akan tingginya komitmen bangsa ini untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman bencana.

Mengkaji Amanat Permendagri Nomor 101 Tahun 2018

Khusus di daerah, implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan beberapa penegasan, sebagai berikut :

  1. Aspek pembagian urusan pemerintahan terkait kebencanaan diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf ‘e’ menyatakan bahwa penanggulangan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada rumpun urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki makna bahwa penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar harus memiliki kriteria :

Pertama, bersifat layanan dasar yang disediakan pemerintah kepada masyarakat;

Kedua, pelaksanaannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Ketiga, merupakan prioritas urusan yang harus dilaksanakan di daerah;

Keempat, memerlukan kelembagaan perangkat daerah yang kuat (struktur, personil, peralatan dan anggaran);

Kelima, pengarusutamaan Penguranan Risiko Bencana (PRB) dalam perencanaan dan penganggaran secara integratif.

Pertemuan rutin aparat BPBD Kabupaten Sinjai Bersama Anggota TRC dan Pusdalops PB

2.  Dari aspek perencanaan terkait kebencanaan diatur dalam pasal 18, dengan penekanan, ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaran pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kemudian  pada ayat (2) dinyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Aspek penganggaran terkait kebencanaan diatur dalam pasal 298 ayat (1) menyatakan bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Selanjutnya, implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, termasuk pemenuhan Standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana, mengatur mengenai ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap Warga Negara.

Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut:
a. Pelayanan informasi rawan bencana;
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Ketiga poin yang wajib disediakan ini, diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

Pertama, pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Kedua, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

Ketiga, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Dengan penegasan itu, semakin memperjelas arah kebijakan penanggulangan bencana ke depan, adalah melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana daerah kabupaten/kota.

SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, sedangkan provinsi melaksanakan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota khususnya dalam pemenuhan anggaran sesuai Norma , Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)  yang ditetapkan Pemerintah Pusat, salah satunya penerapan Rancangan Permendagri yang tentang nomenklatur program dan kegiatan PB.

Dari konteks penegasan ini, maka konsekwensinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota, harus segera melakukan upaya adaptasi perencanaan strategis yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dimaksud dengan mempedomani dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Pertama, pemetaan daerah rawan bencana, dimana mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan daerah rawan bencana yang disusun dalam (1) dokumen kajian risiko bencana, (2) dokumen rencana penanggulangan bencana dan (3) dokumen rencana kontinjensi per jenis ancaman bencana, langkah ini untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dapat berjalan optimal.

Kedua, kementerian Dalam Negeri setiap tahun melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan penelaahan (review) terhadap rencana penyusunan dokumen RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi prioritas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Ketiga, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri setiap tahun menerbitkan pedoman bagi pemerintah daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri Nomor 31 Tahun 2019) dan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri Nomor 33 Tahun 2019),

Salah satu substansi yang diatur dalam pedoman tersebut adalah arah kebijakan pada aspek perencanaan dan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal termasuk penyelenggaraan penanggulangan bencana (termasuk ketersediaan anggaran PB dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundangan).

Keempat, menggerakkan kearifan lokal menjadi pelajaran berharga bagi proses pengurangan resiko bencana.

Kelima, karena wilayah indonesia sebagian besar memiliki resiko besar bencana dalam bermacam jenis hazard, dan sulit memindahkan bencana atau kita menghindarinya maka kapasitas living harmoni with disaster  harus diperkuat dan ditingkatkan .

 

Penulis : Dewi Purnama dan Nurfaidah

Editor : Wagdaniah dan Yuliana

 

Comment here