Berita

Sepuluh Rekomendasi Hasil Rakor PRB 2019

Bpbdsinjaikab.go.id. Dilansir dari https://www.bnpb.go.id, (14/10/2019) bahwa Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tahun 2019 di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, menghasilkan 10 rekomendasi upaya pengurangan risiko bencana 2020 – 2024.

Diberitakan, bahwa sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana, para peserta yang mewakili pemerintah, komunitas, lembaga usaha, akademisi dan media massa merekomendasikan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera melakukan strategi atau aksi yang terbagi dalam 10 poin kegiatan meliputi:

Kepala-BNPB-Doni-Monardo

Pertama, penguatan data, informasi, dan literasi bencana, termasuk melalui penyusunan atau pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana (KRB) yang inklusif dan pengembangan program-program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi rawan bencana.

Kedua, penguatan sistem, regulasi, dan tata kelola bencana, termasuk melalui pemanfaatan hasil-hasil kajian saintifik dan kearifan lokal.

Ketiga, peningkatan sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan logistik kebencanaan, terutama melalui penguatan kelembagaan BPBD dan desa/kelurahan.

Keempat, integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana melalui penguatan perangkat penataan ruang dan regulasi terkait, berikut penegakannya.

Kelima, penguatan penanganan darurat bencana termasuk melalui percepatan implementasi Standar Pelayanan Minimum penanggulangan bencana dan program kesiapsiagaan bencana berbasis keluarga.

Keenam, kerangka kerja (prabencana) atau pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (pascabencana) di daerah terdampak bencana terutama melalui program-program pengurangan risiko bencana komunitas berbasis penghidupan (livelihoods) di daerah rawan bencana dan pemulihan pascabencana yang berorientasi pada pemulihan penghidupan masyarakat.

Ketujuh, penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu terutama yang memberikan perlindungan bencana secara langsung pada masyarakat yang tinggal di desa dan kelurahan rawan bencana.

Kedelapan, pendanaan yang memadai termasuk melalui pengembangan mekanisme-mekanisme pendanaan inovatif dan kerja sama dengan lembaga usaha.

Kesembilan, restorasi dan perlindungan ekosistem alami serta area penyangga untuk meningkatkan fungsi perlindungan dan pengurangan risiko, serta fungsi pendukung penghidupan masyarakat yang disediakan oleh ekosiste.

Kesepuluh, pembangunan ketangguhan infrastruktur (layanan dasar dan tanggap darurat), terutama yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti hunian, sekolah, sarana kesehatan, pasar, tempat ibadah, kantor, dan objek-objek vital lainnya.

Comment here